Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Balitbangtan Kementerian Pertanian

 
bbpadi

Science

Innovation

Network

 
Anda berada disini:Beranda»Info & Berita»Berita»Serapan Bulog di Panen Raya Rendah

Serapan Bulog di Panen Raya Rendah

15.04.2016
BBPadi
2406

Serapan Bulog di Panen Raya Rendah

15.04.2016
BBPadi
2406
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan, produksi beras di momen panen raya 2016 melimpah. Namun, penyerapan hasil panen tersebut oleh Perum Bulog masih rendah, yakni baru mencapai 162 ribu ton pada triwulan I 2016.

"Penyerapan hingga Mei nanti diperkirakan 753 ribu ton," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pada rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI terkait evaluasi dan serapan anggaran 2016, Kamis (14/4).

Kementan melakukan sejumlah upaya untuk mendorong Bulog memaksimalkan penyerapan gabah petani agar diperoleh target penyerapan gabah hingga empat juta ton sepanjang 2016.

Di antaranya dengan mencanangkan program Serap gabah Petani 2016. Program tersebut difokuskan di tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Salah satu kendala utama penyerapan gabah, lanjut dia, yakni harga gabah petani yang turun signifikan. Pada Januari-Februari 2016, penurunan harga beras sebesar 4,37 persen. Penurunan kemudian terjadi secara signifikan pada Februari-Maret hingga 21.58 persen.

Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen tidak mengalami penurunan serupa. Jika ada, itu hanya sedikit, yakni 0,02 persen pada periode Januari-Februari dan hanya 0,24 persen pada Februari-Maret. "Tampak sekali petani banyak dirugikan dari harga tersebut," ujarnya.

Secara umum, Amran melaporkan, produksi padi meningkat pada triwulan pertama 2016. Di mana, luas panen mencapai 3,86 juta hektare dan pada Januari-Maret diperkirakan luas panen mencapai 7,18 juta hektare.

Amran Sulaiman menyatakan, peran Perum Bulog harus diperkuat dengan menjadikannya sebagai stabilisator harga komoditas pangan. Jadi, kata Amran, Perum Bulog tidak lagi harus menyerahkan tugas stabilisasi harga pangan kepada kementerian terkait dengan membentuk lembaga khusus {ad hoc).

"Bulog akan jadi stabilisator, sementara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian akan menjadi pendukung. Demi hal ini, semua ego sektoral mesti dihilangkan," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan penyesuaian program hasil pemangkasan untuk RAPBNP 2016. Kementan memangkas anggaran sebanyak 12 persen atau senilai Rp 3,8 triliun. "Kita telah lakukan

kajian dengan eselon I. Pemangkasan anggaran jangan sampai menyentuh sektor strategis padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang," kata dia.

Salah satu program yang terdam-pak pemangkasan adalah sektor peningkatan produksi tebu. Namun, pemerintah mengupayakan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 30 triliun. "Pembiayaan serupa juga dilakukan untuk Lada, karet, kopi, dan kakao, dikomersilkan karena mampu membiayai diri sendiri," ucap dia.

Kementerian juga memangkas program untuk biaya perjalanan dinas dan rehabilitasi gedung senilai Rp 200 miliar. Penundaan juga dilakukan untuk pembelian kendaraan dan yang lainnya yang tidak mengarah pada kepentingan petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyebut, perubahan anggaran jangan sampai mengganggu keberjalanan program prioritas. Ia juga meminta Kementan menyusun format yang jelas dan terukur soal pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai berdasarkan periode waktu.

Herman juga menyinggung soal akar permasalahan disparitas harga pangan yang tidak pernah selesai sejak lama. "Itu disebabkan pemerintah selama ini tidak fokus memperkuat perangkat pascapanen," ujarnya.

Sumber: Republika

Bagikan Konten

Hashtag

Kontak Informasi

  • Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256
  • Phone (0260) 520157
  • Fax (0260) 521104
Map Direction BBPADI.
Scan menggunakan
QR Code Reader
 

Statistik Website

Hari ini75
Hari Kemarin1058
Minggu ini2239
Bulan ini17623
Total Pengunjung2626626
Online saat ini
3

© 2008-2019. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi