Modernisasi Penggilingan Padi Menyongsong MEA

Beras menjadi salah satu komoditi yang akan diliberalisasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. Selama ini, beras masuk kelompok barang yang mempunyai sensitivitas tinggi (highly sensitive list) sehingga Indonesia masih dapat memproteksi dengan menerapkan tarif dan nontarif.

Namun saat pasar tunggal ASEAN atau MEA diberlakukan, pasar komoditi akan bebas keluar masuk. Karena itu petani sebagai produsen padi dan pengusaha penggilingan padi harus siap bersaing dengan beras impor yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus.

Harus diakui, selama ini industri penggilingan padi dalam negeri kurang mampu menghasilkan beras berkualitas atau bermutu dengan harga murah. Kondisi tersebut terjadi karena didominasi penggilingan padi kecil (PPK). Dengan konfigurasi mesin 1 phase (terdiri dari 1 unit mesin pecah kulit (husker) dan 1 unit mesin penyosoh beras (polisher), PPK tak mampu menghasilkan beras berkualitas baik dengan ongkos rendah.

Sensus Penggilingan Padi BPS tahun 2012 menunjukkan jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 182.000 unit. Dari jumlah tersebut, penggilingan padi besar (PPB) hanya sekitar 8%. Sebaliknya, pangsa PPK sangat banyak, mencapai 80% dari total kapasitas giling terpasang.

Di lapangan, justru PPK dan penggilingan padi keliling (PPKL) terus bertambah. Bahkan kini jumlah PPKL mencapai 11% dari jumlah keseluruhan penggilingan padi. Di beberapa kabupaten, jumlah PPKL lebih banyak dibandingkan jumlah PP tetap. Keberadaan PPKL telah melabrak sejumlah peraturan, seperti lalu lintas dan perpajakan. Lebih disayangkan lagi, dengan rendemen giling dan derajat sosohnya rendah, membuat butir patah menjadi tinggi. Akibatnya kualitas/mutu beras menjadi rendah.

Hasil kajian, produksi gabah lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kebutuhan gabah sesuai kapasitas penggilingan padi. Karena itulah, 40% penggilingan padi kesulitan bahan baku gabah. Sebagian besar PPK hanya mampu menggiling gabah selama 3-4 bulan/tahun, sisa 8-9 bulan berhenti giling sehingga mereka harus menanggung beban biaya tetap.

Saran Solusi

Ketika PPK dan PPKL mendominasi jumlah penggilingan padi di suatu wilayah/ daerah, maka akan menghambat upaya pengurangan kehilangan hasil (losses) pada tahap pengeringan dan penggilingan serta rendahnya rendemen giling. Pada akhirnya akan mempersulit upaya peningkatan kualitas/mutu beras dan efisiensi yang berdampak pada peningkatan biaya produksi beras. Harga beras pun menjadi mahal, sehingga  makin menurunkan daya saing.

Dominasi jumlah PPK juga berdampak pada hasil samping (by product) seperti sekam, katul, dan menir yang kurang bermutu. Kondisi ini menjadi salah satu kendala kurang berkembang industri hilir padi modern, seperti rice bran oil, semen dan keramik.

Untuk itu perlu langkah berani dari pemerintah. Pertama, pemerintah harus menyempurnakan program revitalisasi penggilingan padi untuk PPK. Sebaiknya pemerintah merancang kawasan persawahan skala luas (minimal 500 ha) yang menyatu dengan industri penggilingan padi dalam suatu sistem manajemen usaha agribisnis terpadu.

Pemerintah juga harus memberi insentif keringanan pajak, skim kredit dengan suku bunga dan persyaratan ringan dalam periode, misalnya 10 tahun. Dengan demikian terbuka peluang untuk petani dan pelaku usaha PPK yang berminat dan bersedia menggunakan alat pengeringan mekanis (dryers) dan alat/mesin penggilingan modern.

Kedua, ijin PPK harus diperketat persyaratannya. Pengembangan kawasan padi skala luas dengan penggunaan mesin pengering (dryers) dan alat/mesin penggilingan padi modern dalam suatu sistem bioindustri perlu menjadi sebagai salah satu syarat perpanjangan izin usaha PPK.

Ketiga, usaha PPKL perlu dibatasi/ditutup dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam periode lima tahun mendatang. Keempat, keberadaan PPB harus mampu mendorong perbaikan kualitas/mutu beras yang dihasilkan PPK. Caranya dengan menciptakan kemitraan usaha antara PPB-PPK. Misalnya, PPK hanya memproduksi sampai beras pecah kulit, selanjutnya beras pecah kulit diolah PPB menjadi beras bermutu tinggi sekaligus pemasarannya.

PPB juga akan memperoleh manfaat tambahan dari hasil ikutan (hasil samping) yang berasal dari beras pecah kulit, terutama katul dan menir. Untuk itu harus dicari formula yang adil agar PPK juga memperoleh keuntungan dari pengolahan atas katul dan menir (hasil samping)  tersebut. Kusno Hadiutomo, (Perencana Madya Ditjen PPHP, Kementan)/Yul

Sumber: Sinar Tani

 

Archive

Panduan Teknis

Teknik Ubinan
Daftar Periksa Budidaya Padi Sawah Lahan Irigasi (Indonesia Rice Check)
Jajar Legowo Super
Panduan Teknologi Budidaya Padi Tanam Benih Langsung (TABELA)

Buku

Deskripsi Varietas 2017
Laporan Tahunan 2015
Prosiding Padi 2016 Buku 2
Prosiding Padi 2016 Buku 1

Booklet, Leaflet, Poster

Seminar Nasional dan Gelar Teknologi Varietas Unggul Padi Terbaru
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 43 Agritan GSR
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 42 Agritan GSR
Sistem Bubu Perangkap Tikus TBS dan LTBS 2015

Jajak Pendapat

Dari 6 konten website BBPADI berikut ini, apa yang menjadi konten favorit anda?

Berita - 37.4%
Galeri Foto - 22%
Galeri Video - 12.1%
Kliping Padi - 13.2%
Publikasi - 4.4%
Tahukah Anda - 11%
The voting for this poll has ended on: 01 Des 2017 - 00:00

Infografis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Varietas Unggul Baru Untuk Agroekosistem Tertentu
Pengendalian Virus Kerdil
Fakta Tentang Wereng: Wereng Batang Coklat
Padi adalah Kehidupan
Segengam Malai Padi akan ku bawa dan tanam di tanah Papua

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Sosial Media

Statistik Website

Hari ini186
Hari kemarin2156
Minggu ini6997
Bulan ini23622
Jumlah Pengunjung1071969
Online sekarang
21

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Modernisasi Penggilingan Padi Menyongsong MEA

Beras menjadi salah satu komoditi yang akan diliberalisasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. Selama ini, beras masuk kelompok barang yang mempunyai sensitivitas tinggi (highly sensitive list) sehingga Indonesia masih dapat memproteksi dengan menerapkan tarif dan nontarif.

Namun saat pasar tunggal ASEAN atau MEA diberlakukan, pasar komoditi akan bebas keluar masuk. Karena itu petani sebagai produsen padi dan pengusaha penggilingan padi harus siap bersaing dengan beras impor yang lebih murah dan kualitasnya lebih bagus.

Harus diakui, selama ini industri penggilingan padi dalam negeri kurang mampu menghasilkan beras berkualitas atau bermutu dengan harga murah. Kondisi tersebut terjadi karena didominasi penggilingan padi kecil (PPK). Dengan konfigurasi mesin 1 phase (terdiri dari 1 unit mesin pecah kulit (husker) dan 1 unit mesin penyosoh beras (polisher), PPK tak mampu menghasilkan beras berkualitas baik dengan ongkos rendah.

Sensus Penggilingan Padi BPS tahun 2012 menunjukkan jumlah penggilingan padi di Indonesia sebanyak 182.000 unit. Dari jumlah tersebut, penggilingan padi besar (PPB) hanya sekitar 8%. Sebaliknya, pangsa PPK sangat banyak, mencapai 80% dari total kapasitas giling terpasang.

Di lapangan, justru PPK dan penggilingan padi keliling (PPKL) terus bertambah. Bahkan kini jumlah PPKL mencapai 11% dari jumlah keseluruhan penggilingan padi. Di beberapa kabupaten, jumlah PPKL lebih banyak dibandingkan jumlah PP tetap. Keberadaan PPKL telah melabrak sejumlah peraturan, seperti lalu lintas dan perpajakan. Lebih disayangkan lagi, dengan rendemen giling dan derajat sosohnya rendah, membuat butir patah menjadi tinggi. Akibatnya kualitas/mutu beras menjadi rendah.

Hasil kajian, produksi gabah lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kebutuhan gabah sesuai kapasitas penggilingan padi. Karena itulah, 40% penggilingan padi kesulitan bahan baku gabah. Sebagian besar PPK hanya mampu menggiling gabah selama 3-4 bulan/tahun, sisa 8-9 bulan berhenti giling sehingga mereka harus menanggung beban biaya tetap.

Saran Solusi

Ketika PPK dan PPKL mendominasi jumlah penggilingan padi di suatu wilayah/ daerah, maka akan menghambat upaya pengurangan kehilangan hasil (losses) pada tahap pengeringan dan penggilingan serta rendahnya rendemen giling. Pada akhirnya akan mempersulit upaya peningkatan kualitas/mutu beras dan efisiensi yang berdampak pada peningkatan biaya produksi beras. Harga beras pun menjadi mahal, sehingga  makin menurunkan daya saing.

Dominasi jumlah PPK juga berdampak pada hasil samping (by product) seperti sekam, katul, dan menir yang kurang bermutu. Kondisi ini menjadi salah satu kendala kurang berkembang industri hilir padi modern, seperti rice bran oil, semen dan keramik.

Untuk itu perlu langkah berani dari pemerintah. Pertama, pemerintah harus menyempurnakan program revitalisasi penggilingan padi untuk PPK. Sebaiknya pemerintah merancang kawasan persawahan skala luas (minimal 500 ha) yang menyatu dengan industri penggilingan padi dalam suatu sistem manajemen usaha agribisnis terpadu.

Pemerintah juga harus memberi insentif keringanan pajak, skim kredit dengan suku bunga dan persyaratan ringan dalam periode, misalnya 10 tahun. Dengan demikian terbuka peluang untuk petani dan pelaku usaha PPK yang berminat dan bersedia menggunakan alat pengeringan mekanis (dryers) dan alat/mesin penggilingan modern.

Kedua, ijin PPK harus diperketat persyaratannya. Pengembangan kawasan padi skala luas dengan penggunaan mesin pengering (dryers) dan alat/mesin penggilingan padi modern dalam suatu sistem bioindustri perlu menjadi sebagai salah satu syarat perpanjangan izin usaha PPK.

Ketiga, usaha PPKL perlu dibatasi/ditutup dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam periode lima tahun mendatang. Keempat, keberadaan PPB harus mampu mendorong perbaikan kualitas/mutu beras yang dihasilkan PPK. Caranya dengan menciptakan kemitraan usaha antara PPB-PPK. Misalnya, PPK hanya memproduksi sampai beras pecah kulit, selanjutnya beras pecah kulit diolah PPB menjadi beras bermutu tinggi sekaligus pemasarannya.

PPB juga akan memperoleh manfaat tambahan dari hasil ikutan (hasil samping) yang berasal dari beras pecah kulit, terutama katul dan menir. Untuk itu harus dicari formula yang adil agar PPK juga memperoleh keuntungan dari pengolahan atas katul dan menir (hasil samping)  tersebut. Kusno Hadiutomo, (Perencana Madya Ditjen PPHP, Kementan)/Yul

Sumber: Sinar Tani

 

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi