Melambungnya harga beras, dan Solusi Penyelesaiannya

Terjadinya kenaikan harga beras yang mencapai 30% pada bulan Februari 2015, memunculkan silang pendapat di berbagai kalangan antara lain adanya mafia beras yang mempermainkan harga, adanya Cadangan Beras Nasional (CBN) yang sudah menipis, terbatasnya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), dll. Padahal data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beras yang mencapai 10% itu hanya di beberapa kota seperti Manado, Kudus, Bandung, dan Banyuwangi. Sedangkan untuk 82 kota lainnya rata-rata kenaikan beras hanya berkisar kurang 3%, tetapi kenaikan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mencapai 21%. Sedangkan pemberitaan di media massa kenaikan beras mencapai 30%. Apa yang terjadi ?

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Bogor (2/3) yang meambahas tentang “Melambungnya Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya”. Dalam FGD tersebut menghadirkan pembicara dari BPS  Yunita Nursanti, M. Stat., Direktur Statistik Harga BPS. Dr. Rusman Heriawan dan Prof. Dr. Achmad Suryana Peneliti dari PSEKP.

Beberapa analisa yang muncul tentang kenaikan harga beras antara lain disebabkan oleh stok beras Bulog hanya 1,4 juta ton,  lebih rendah dari tingkat aman 2 juta ton. Namun beberapa pedagang tidak yakin bahwa jumlah tersebut benar adanya, hal ini didasari oleh informasi yang mereka terima mengenai jumlah cadangan beras nasional tersebut belum dapat divalidasi.

Rata-rata pemasukan beras per hari di Pasar Induk Beras Cipinang selama bulan Februari di bawah batas minimal aman yakni dibawah 2.000 ton, sementara kondisi pemasukan dianggap aman apabila per hari sekitar 2.500 ton – 3.000 ton. Demikian pula  Raskin yang tidak disalurkan sejak November 2014 s.d. Februari 2015 sehingga menambah demand beras di Pasar Umum. Dari sisi produksi,  panen bulan Januari-Februari masih sporadis dengan produktivitas rendah akibat musim hujan. Terlambatnya tanam juga menyebabkan mundurnya panen raya, yang umumnya panen raya dilakukan di bulan Februari-Maret menjadi Maret-April 2015. Pernyataan Pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan impor beras juga mempengaruhi psikologis Pedagang dan juga masyarakat umum.

Hasil FGD atas permasalahan tersebut berupa rekomendasi untuk mengendalikan situasi kenaikan harga, beberapa diantaranya yakni mendorong BULOG untuk tidak ragu melepas cadangan/stok berasnya hingga mampu mempengaruhi harga. Juga agar segera melakukan Operasi Pasar di kota-kota yang menunjukkan peningkatan harga beras di atas 5 persen dalam sebulan, terutama di Jakarta. Raskin agar kembali disalurkan, dan pemerintah diharapkan secara masif menginformasikan dan membangun kepercayaan masyarakat bahwa program Upaya Khusus (UPSUS) akan mampu meningkatkan produksi padi/beras nasional.


Sumber : Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan)

 

Archive

Panduan Teknis

Jajar Legowo Super
Panduan Teknologi Budidaya Padi Tanam Benih Langsung (TABELA)
Panduan Teknologi Budidaya Padi SRI
Panduan Teknologi Budidaya Padi SALIBU

Buku

Deskripsi Varietas 2017
Laporan Tahunan 2015
Prosiding Padi 2016 Buku 2
Prosiding Padi 2016 Buku 1

Booklet, Leaflet, Poster

Sistem Bubu Perangkap Tikus TBS dan LTBS 2015
Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) 2015
Poster Inpari 13
Poster Inpari 10

Jajak Pendapat

Dari 6 konten website BBPADI berikut ini, apa yang menjadi konten favorit anda?

Infografis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fakta Tentang Wereng: Wereng Batang Coklat
Padi adalah Kehidupan
Segengam Malai Padi akan ku bawa dan tanam di tanah Papua
PENAS XV 2017 Aceh "Padi tumbuh subur dilahan suboptimal"
Malai dan Bulir akan membentuk pola makan dan budaya seluruh umat manusia

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Sosial Media

Statistik Website

Hari ini78
Hari kemarin1058
Minggu ini7360
Bulan ini26961
Jumlah Pengunjung850859
Online sekarang
19

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Melambungnya harga beras, dan Solusi Penyelesaiannya

Terjadinya kenaikan harga beras yang mencapai 30% pada bulan Februari 2015, memunculkan silang pendapat di berbagai kalangan antara lain adanya mafia beras yang mempermainkan harga, adanya Cadangan Beras Nasional (CBN) yang sudah menipis, terbatasnya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), dll. Padahal data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beras yang mencapai 10% itu hanya di beberapa kota seperti Manado, Kudus, Bandung, dan Banyuwangi. Sedangkan untuk 82 kota lainnya rata-rata kenaikan beras hanya berkisar kurang 3%, tetapi kenaikan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mencapai 21%. Sedangkan pemberitaan di media massa kenaikan beras mencapai 30%. Apa yang terjadi ?

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Bogor (2/3) yang meambahas tentang “Melambungnya Harga Beras dan Solusi Pengendaliannya”. Dalam FGD tersebut menghadirkan pembicara dari BPS  Yunita Nursanti, M. Stat., Direktur Statistik Harga BPS. Dr. Rusman Heriawan dan Prof. Dr. Achmad Suryana Peneliti dari PSEKP.

Beberapa analisa yang muncul tentang kenaikan harga beras antara lain disebabkan oleh stok beras Bulog hanya 1,4 juta ton,  lebih rendah dari tingkat aman 2 juta ton. Namun beberapa pedagang tidak yakin bahwa jumlah tersebut benar adanya, hal ini didasari oleh informasi yang mereka terima mengenai jumlah cadangan beras nasional tersebut belum dapat divalidasi.

Rata-rata pemasukan beras per hari di Pasar Induk Beras Cipinang selama bulan Februari di bawah batas minimal aman yakni dibawah 2.000 ton, sementara kondisi pemasukan dianggap aman apabila per hari sekitar 2.500 ton – 3.000 ton. Demikian pula  Raskin yang tidak disalurkan sejak November 2014 s.d. Februari 2015 sehingga menambah demand beras di Pasar Umum. Dari sisi produksi,  panen bulan Januari-Februari masih sporadis dengan produktivitas rendah akibat musim hujan. Terlambatnya tanam juga menyebabkan mundurnya panen raya, yang umumnya panen raya dilakukan di bulan Februari-Maret menjadi Maret-April 2015. Pernyataan Pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan impor beras juga mempengaruhi psikologis Pedagang dan juga masyarakat umum.

Hasil FGD atas permasalahan tersebut berupa rekomendasi untuk mengendalikan situasi kenaikan harga, beberapa diantaranya yakni mendorong BULOG untuk tidak ragu melepas cadangan/stok berasnya hingga mampu mempengaruhi harga. Juga agar segera melakukan Operasi Pasar di kota-kota yang menunjukkan peningkatan harga beras di atas 5 persen dalam sebulan, terutama di Jakarta. Raskin agar kembali disalurkan, dan pemerintah diharapkan secara masif menginformasikan dan membangun kepercayaan masyarakat bahwa program Upaya Khusus (UPSUS) akan mampu meningkatkan produksi padi/beras nasional.


Sumber : Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan)

 

Berita Terbaru

Pemerintah Berhak Tertibkan Harga Beras

Berita Utama | 11-08-2017 | Hits:179

Pemerintah Berhak Tertibkan Harga Beras

Pemahaman Penyakit Padi yang Disebabkan oleh Virus

Info Teknologi | 01-08-2017 | Hits:1044

Pemahaman Penyakit Padi yang Disebabkan oleh Virus

Kenali Karakter Beras Premium dan Medium

Info Aktual | 31-07-2017 | Hits:471

Kenali Karakter Beras Premium dan Medium

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi