Pemerintah Berhak Tertibkan Harga Beras

Kasus beras yang mencuat beberapa waktu terakhir ini menyadarkan masyarakat, bahwa telah terjadi ketidakwajaran harga beras, bahkan mencapai dua kali lipat harga beras normal. Hal ini terlihat kasat mata bila kita mengamati harga beras di pasar-pasar Swalayan. Rasa keadilan masyarakat terciderai, karena porsi terbesar ekonomi perberasan berada di sektor hilir, dan petani yang bergerak di sektor hulu yang merupakan produsen beras sejatinya mendapat porsi ekonomi yang jauh lebih kecil.

Langkah-langkah yang diambil Satgas Pangan harus kita dukung, karena sesunguhnya harga beras tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar. Beras termasuk Pangan Pokok karena merupakan pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari (UU No.18/2012).

Dalam Undang-Undang Pangan tersebut pada ps.13 dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pada ps. 51 terkait Perdangangan Pangan: (1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan, (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok; b. manajemen Cadangan Pangan; dan c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Di samping amanat dari Undang-Undang Pangan tersebut, Pemerintah memberikan perhatian besar untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mewujudkan Swasembada dan Kedaulatan Pangan.

Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi pupuk, benih, bantuan alsintan, perbaikan infrastruktur irigasi dan dukungan program lainnya. Dalam UU No.42/2009, beras dan gabah termasuk barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai karena tergolong dalam kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Semua itu dimaksudkan untuk memacu peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani dalam upaya memenuhi ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Asas kepatutan dan keadilan dalam bisnis beras harus menjadi perhatian setiap pelaku usaha, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan seluruh rakyat sebagai konsumen utama dan prinsip keadilan bagi kesejahteraan seluruh petani di pelosok Nusantara. (Risfaheri/BB Pascapanen)

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Archive

Panduan Teknis

Teknik Ubinan
Daftar Periksa Budidaya Padi Sawah Lahan Irigasi (Indonesia Rice Check)
Jajar Legowo Super
Panduan Teknologi Budidaya Padi Tanam Benih Langsung (TABELA)

Buku

Deskripsi Varietas 2017
Laporan Tahunan 2015
Prosiding Padi 2016 Buku 2
Prosiding Padi 2016 Buku 1

Booklet, Leaflet, Poster

Seminar Nasional dan Gelar Teknologi Varietas Unggul Padi Terbaru
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 43 Agritan GSR
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 42 Agritan GSR
Sistem Bubu Perangkap Tikus TBS dan LTBS 2015

Jajak Pendapat

Dari 6 konten website BBPADI berikut ini, apa yang menjadi konten favorit anda?

Berita - 37.4%
Galeri Foto - 22%
Galeri Video - 12.1%
Kliping Padi - 13.2%
Publikasi - 4.4%
Tahukah Anda - 11%
The voting for this poll has ended on: 01 Des 2017 - 00:00

Infografis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Varietas Unggul Baru Untuk Agroekosistem Tertentu
Pengendalian Virus Kerdil
Fakta Tentang Wereng: Wereng Batang Coklat
Padi adalah Kehidupan
Segengam Malai Padi akan ku bawa dan tanam di tanah Papua

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Sosial Media

Statistik Website

Hari ini951
Hari kemarin1625
Minggu ini13370
Bulan ini29995
Jumlah Pengunjung1078342
Online sekarang
26

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Pemerintah Berhak Tertibkan Harga Beras

Kasus beras yang mencuat beberapa waktu terakhir ini menyadarkan masyarakat, bahwa telah terjadi ketidakwajaran harga beras, bahkan mencapai dua kali lipat harga beras normal. Hal ini terlihat kasat mata bila kita mengamati harga beras di pasar-pasar Swalayan. Rasa keadilan masyarakat terciderai, karena porsi terbesar ekonomi perberasan berada di sektor hilir, dan petani yang bergerak di sektor hulu yang merupakan produsen beras sejatinya mendapat porsi ekonomi yang jauh lebih kecil.

Langkah-langkah yang diambil Satgas Pangan harus kita dukung, karena sesunguhnya harga beras tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar. Beras termasuk Pangan Pokok karena merupakan pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari (UU No.18/2012).

Dalam Undang-Undang Pangan tersebut pada ps.13 dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pada ps. 51 terkait Perdangangan Pangan: (1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan, (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok; b. manajemen Cadangan Pangan; dan c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Di samping amanat dari Undang-Undang Pangan tersebut, Pemerintah memberikan perhatian besar untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mewujudkan Swasembada dan Kedaulatan Pangan.

Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi pupuk, benih, bantuan alsintan, perbaikan infrastruktur irigasi dan dukungan program lainnya. Dalam UU No.42/2009, beras dan gabah termasuk barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai karena tergolong dalam kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Semua itu dimaksudkan untuk memacu peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani dalam upaya memenuhi ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Asas kepatutan dan keadilan dalam bisnis beras harus menjadi perhatian setiap pelaku usaha, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan seluruh rakyat sebagai konsumen utama dan prinsip keadilan bagi kesejahteraan seluruh petani di pelosok Nusantara. (Risfaheri/BB Pascapanen)

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi