Produksi Padi Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir

Jakarta - Pada tanggal 20 Oktober 2016, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap berusia dua tahun. Slogan Kerja-Kerja-Kerja dan Agenda Nawacita yang diusungnya pada awal pemerintahan memberikan spirit baru bagi Indonesia. Rakyat Indonesia yang haus perubahan pun menaruh harapan yang begitu besar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan baru, harapan baru, Indonesia maju.

Pembangunan sektor pertanian (pangan) menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan Jokowi-JK dan masuk dalam Agenda Nawacita. Jokowi-JK ingin mewujudkan kemandirian (kedaulatan) pangan dalam lima tahun pemerintahannya. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai pemenuhan melalui produksi lokal. Di dalamnya menyangkut pemenuhan hak atas pangan berkualitas, bergizi baik, dan sesuai budaya, yang diproduksi dengan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Meski belum sempurna, sedikit demi sedikit tujuan pembangunan pertanian Jokowi-JK mulai tercapai. Hal ini setidaknya terlihat dari indikasi produksi pangan. Pada 2015, mengatu pada angka tetap (atap) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Kenaikan produksi karena naiknya luas panen seluas 0.51 juta hektare (3,71%) dan kenaikan produktivitas 1,45 kuintal/ha (2,82%). Di Pulau jawa naik 1,83 juta ton dan di luar Jawa 2,88 juta ton.

Angka itu bukan saja lebih tinggi dari target dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang menulis 73,40 juta ton GKG untuk 2015. namun juga produksi paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Apabila melihat capaian produksi 2010-2014 di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono, capaian itu memang patut diapresiasi. Pada 2010, produksi hanya 66,47 juta ton GKG, pada 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG, 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, 2013 sebesar 71.28 juta ton GKG, dan 2014 sebesar 70,25 juta ton GKG.

Kenaikan produksi pada 2015 tersebut diyakini akan berlanjut pada tahun ini. Fenomena La Nina yang terjadi sejumlah sentra padi di Tanah Air justru menjadi berkah bagi Tanaman pangan terutama padi karena areal tanam menjadi lebih luas. Kementerian Pertanian (Kementan) memasang target produksi padi tahun ini sebesar 75,13 juta ton GKG, sebelumnya dalam Rencana Strategis 2015-2018 dipatok 76,20 juta ton GKG. Sepanjang Januari-Juli 2016, produksi padi telah tembus 51,69 juta ton GKG.

Kebijakan Hulu Hilir

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik seperti Nawacita ketujuh yang dicanangkan Jokowi-JK menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan pangan dan mensejahterahkan petani. Melalui visi tersebut. Jokowi-JK menegaskan komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian. Komitmen itu oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dituangkan dalam kebijakan strategis dan program hulu-hilir. JD Kebijakan itu adalah meningkatkan produksi komoditas strategis yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia, baik dari sisi produksi dalam hal ini pemberdayaan petani (farmers empowering) maupun kepuasan konsumen (consumers satisfaction). Lalu, menekan biaya produksi per satuan, luas komoditas strategis tersebut dan melakukan pengendalian harga.

Untuk mencapai sasaran itu, kata Mentan, pihaknya langsung tancap gas dengan melaksanakan Program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi. Target Swasembada pangan difokuskan pada padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, Daging, cabai, kakao, karet, kopi, dan kelapa sawit. "Tentunya untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan," kata Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (19/10).

Amran mengakui, upaya peningkatan produksi dan pengendalian harga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, kepemilikan lahan petani yang sempit, dan Teknologi Pertanian yang belum siap dimanfaatkan, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu di hilir. "Tapi, kami optimistis dapat mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tersebut. Karena itulah, saya mengeluarkan kebijakan yang mampu mengubah wajah pertanian yang kusut ke pertanian yang maju dan modern, serta jaminan Kesejahteraan petani," jelas Mentan.

Memang, kata Mentan, kebijakan itu sering dianggap kontroversial, namun kebijakan yang diterapkan saat ini merupakan sebuah radikalisasi paradigma dalam meletakkan posisi penting sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Karena itu pula, Kementan juga menegakkan perlawanan atas praktik kartel pangan yang terbukti memiskinkan petani, sekaligus merugikan konsumen.

Menurut Amran, Kementan telah mengubah regulasi dari tender menjadi penunjukan langsung (PL), perbaikan infrastruktur irigasi pada 3 juta hektare (ha) sawah dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) 180 ribu unit, peningkatan penanganan on farm dan pascapanen, perbaikan Tata niaga dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari sembilan menjadi tiga. "Kamijuga melakukan peningkatan investasi dan hilirisasi, serta mengendalikan impor dan mendorong ekspor pangan," ungkap dia.

Kebijakan hulu-hilir tersebut, kata Mentan, akhirnya sukses meningkatkan produksi pangan. Selain peningkatan produksi padi pada 2015 yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, ekspor pangan juga meningkat. Ekspor padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai pada 2015 mencapai 290.035 ton, sedangkan pada 2014 hanya sebesar 115.617 ton. "Artinya, sangat jelas terlihat upaya pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan pangan mempunyai perkembangan yang signifikan," jelas Mentan.

Di sisi petani, Kementan bersama lembaga terkait fokus menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi. Untuk menekan biaya produksi, berbagai kebijakan telah diluncurkan, seperti pengadaan infrastruktur, Alsintan, serta subsidi benih dan pupuk. Lalu, bersama Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga referensi (floorprice dan ceiling price) melalui Permendag No 63 Tahun 2016 yang diimplementasikan melalui operasi pasar (OP) di Toko Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), dan intervensi di pasar becek.

Kedua kebijakan itu berhasil mendongkrak Kesejahteraan petani. Terbukti, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada 2015 meningkat dibandingkan 2014. NTUP 2015 mencapai 107,45, sedangkan 2014 hanya 106,05 dan pada September 2016 terpantau naik mencapai 109,76. "NTUP mengindikasikan kemampuan petani untuk membeli input produksi dan tingkat Kesejahteraan petani," kata Amran.

Kementan juga meluncurkan program Asuransi pertanian yang akan menjamin Kesejahteraan petani mana kala terjadi gagal panen akibat bencana. Pemerintah mensubsidi premi yang harus dibayar petani sebesar Rp 144 ribu per ha per musim tanam (MT) sehingga petani hanya membayar Rp 36 ribu per ha per MT. Sedangkan nilai klaim yang diterima petani sebesar Rp 6 juta per ha per MT.

Keberhasilan program pertanian saat ini, lanjut Mentan, telah mampu meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia dibanding negara lain. Dalam data The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan indeks Ketahanan Pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016, posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Pencapaian tersebut mengindikasikan perhatian besar yang diberikan pemerintah di sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani. "Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7)," kata Amran.

Impor dan Harga Pangan

Meski dari sisi produksi pangan menunjukkan prestasi yang luar biasa, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, impor pangan masih saja terjadi. Pada 2015, pemerintah merilis izin impor beras medium sebesar 1,5 juta ton yang pemasukkannya mulai akhir 2015 hingga awal 2016. Hingga saat ini, Jokowi-JK memang belum mengeluarkan lagi izin impor beras. Selain beras, impor Daging sapi dan Daging kerbau juga masih dilakukan. Bahkan impor Daging kerbau sepanjang 2016 tercatat hingga 80 ribu ton dari India.

Dalam catatan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang dikutip dari BPS, sepanjang Januari-Juni 2016, impor Gandum juga telah menembus 5,85 juta ton. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) bahkan memperkirakan impor Gandum Indonesia 2016 akan mencapai angka 8,10 juta ton. Dengan impor sebanyak itu, Indonesia merupakan importir Gandum terbesar nomor dua di dunia setelah Mesir yakni 11,50 juta ton. Hal ini patut dimaklumi karena Indonesia memang bukan produsen Gandum.

Hingga kini, harga sejumlah komoditas pangan juga masih relatif tinggi. Harga Daging sapi misalnya, hingga kini masih di atas Rp 100 ribu per kilogram (kg). Dalam satu minggu terakhir, harga cabai keriting dan cabai merah besar juga naik masing-masing 18,4% dan 21,5%. Harga cabai keriting pada 14 Oktober 2016 sebesar Rp 43.800 per kg dan cabai besar Rp 42.950 per kg, lebih tinggi dibanding harga acuan Rp 28.500 per kg. Pemerintah memang berjanji untuk segera menstabilisasi harga komoditas tersebut Harapannya, janji tersebut segera bisa terealisasi agar konsumen tidak terbebani.

Sumber: Investor Daily & Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

Archive

Panduan Teknis

Jajar Legowo Super
Panduan Teknologi Budidaya Padi Tanam Benih Langsung (TABELA)
Panduan Teknologi Budidaya Padi SRI
Panduan Teknologi Budidaya Padi SALIBU

Buku

Deskripsi Varietas 2017
Laporan Tahunan 2015
Prosiding Padi 2016 Buku 2
Prosiding Padi 2016 Buku 1

Booklet, Leaflet, Poster

Seminar Nasional dan Gelar Teknologi Varietas Unggul Padi Terbaru
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 43 Agritan GSR
Varietas Padi Green Super Rice (GSR): Inpari 42 Agritan GSR
Sistem Bubu Perangkap Tikus TBS dan LTBS 2015

Jajak Pendapat

Dari 6 konten website BBPADI berikut ini, apa yang menjadi konten favorit anda?

Infografis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fakta Tentang Wereng: Wereng Batang Coklat
Padi adalah Kehidupan
Segengam Malai Padi akan ku bawa dan tanam di tanah Papua
PENAS XV 2017 Aceh "Padi tumbuh subur dilahan suboptimal"
Malai dan Bulir akan membentuk pola makan dan budaya seluruh umat manusia

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Sosial Media

Statistik Website

Hari ini1034
Hari kemarin2031
Minggu ini6636
Bulan ini34656
Jumlah Pengunjung858554
Online sekarang
35

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Produksi Padi Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir

Jakarta - Pada tanggal 20 Oktober 2016, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap berusia dua tahun. Slogan Kerja-Kerja-Kerja dan Agenda Nawacita yang diusungnya pada awal pemerintahan memberikan spirit baru bagi Indonesia. Rakyat Indonesia yang haus perubahan pun menaruh harapan yang begitu besar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan baru, harapan baru, Indonesia maju.

Pembangunan sektor pertanian (pangan) menjadi salah satu tujuan utama pemerintahan Jokowi-JK dan masuk dalam Agenda Nawacita. Jokowi-JK ingin mewujudkan kemandirian (kedaulatan) pangan dalam lima tahun pemerintahannya. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai pemenuhan melalui produksi lokal. Di dalamnya menyangkut pemenuhan hak atas pangan berkualitas, bergizi baik, dan sesuai budaya, yang diproduksi dengan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Meski belum sempurna, sedikit demi sedikit tujuan pembangunan pertanian Jokowi-JK mulai tercapai. Hal ini setidaknya terlihat dari indikasi produksi pangan. Pada 2015, mengatu pada angka tetap (atap) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Kenaikan produksi karena naiknya luas panen seluas 0.51 juta hektare (3,71%) dan kenaikan produktivitas 1,45 kuintal/ha (2,82%). Di Pulau jawa naik 1,83 juta ton dan di luar Jawa 2,88 juta ton.

Angka itu bukan saja lebih tinggi dari target dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang menulis 73,40 juta ton GKG untuk 2015. namun juga produksi paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Apabila melihat capaian produksi 2010-2014 di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono, capaian itu memang patut diapresiasi. Pada 2010, produksi hanya 66,47 juta ton GKG, pada 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG, 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, 2013 sebesar 71.28 juta ton GKG, dan 2014 sebesar 70,25 juta ton GKG.

Kenaikan produksi pada 2015 tersebut diyakini akan berlanjut pada tahun ini. Fenomena La Nina yang terjadi sejumlah sentra padi di Tanah Air justru menjadi berkah bagi Tanaman pangan terutama padi karena areal tanam menjadi lebih luas. Kementerian Pertanian (Kementan) memasang target produksi padi tahun ini sebesar 75,13 juta ton GKG, sebelumnya dalam Rencana Strategis 2015-2018 dipatok 76,20 juta ton GKG. Sepanjang Januari-Juli 2016, produksi padi telah tembus 51,69 juta ton GKG.

Kebijakan Hulu Hilir

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik seperti Nawacita ketujuh yang dicanangkan Jokowi-JK menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan pangan dan mensejahterahkan petani. Melalui visi tersebut. Jokowi-JK menegaskan komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian. Komitmen itu oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dituangkan dalam kebijakan strategis dan program hulu-hilir. JD Kebijakan itu adalah meningkatkan produksi komoditas strategis yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia, baik dari sisi produksi dalam hal ini pemberdayaan petani (farmers empowering) maupun kepuasan konsumen (consumers satisfaction). Lalu, menekan biaya produksi per satuan, luas komoditas strategis tersebut dan melakukan pengendalian harga.

Untuk mencapai sasaran itu, kata Mentan, pihaknya langsung tancap gas dengan melaksanakan Program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi. Target Swasembada pangan difokuskan pada padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, Daging, cabai, kakao, karet, kopi, dan kelapa sawit. "Tentunya untuk mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan," kata Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (19/10).

Amran mengakui, upaya peningkatan produksi dan pengendalian harga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, kepemilikan lahan petani yang sempit, dan Teknologi Pertanian yang belum siap dimanfaatkan, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu di hilir. "Tapi, kami optimistis dapat mewujudkan Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan petani tersebut. Karena itulah, saya mengeluarkan kebijakan yang mampu mengubah wajah pertanian yang kusut ke pertanian yang maju dan modern, serta jaminan Kesejahteraan petani," jelas Mentan.

Memang, kata Mentan, kebijakan itu sering dianggap kontroversial, namun kebijakan yang diterapkan saat ini merupakan sebuah radikalisasi paradigma dalam meletakkan posisi penting sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Karena itu pula, Kementan juga menegakkan perlawanan atas praktik kartel pangan yang terbukti memiskinkan petani, sekaligus merugikan konsumen.

Menurut Amran, Kementan telah mengubah regulasi dari tender menjadi penunjukan langsung (PL), perbaikan infrastruktur irigasi pada 3 juta hektare (ha) sawah dan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) 180 ribu unit, peningkatan penanganan on farm dan pascapanen, perbaikan Tata niaga dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari sembilan menjadi tiga. "Kamijuga melakukan peningkatan investasi dan hilirisasi, serta mengendalikan impor dan mendorong ekspor pangan," ungkap dia.

Kebijakan hulu-hilir tersebut, kata Mentan, akhirnya sukses meningkatkan produksi pangan. Selain peningkatan produksi padi pada 2015 yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, ekspor pangan juga meningkat. Ekspor padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai pada 2015 mencapai 290.035 ton, sedangkan pada 2014 hanya sebesar 115.617 ton. "Artinya, sangat jelas terlihat upaya pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan pangan mempunyai perkembangan yang signifikan," jelas Mentan.

Di sisi petani, Kementan bersama lembaga terkait fokus menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi. Untuk menekan biaya produksi, berbagai kebijakan telah diluncurkan, seperti pengadaan infrastruktur, Alsintan, serta subsidi benih dan pupuk. Lalu, bersama Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga referensi (floorprice dan ceiling price) melalui Permendag No 63 Tahun 2016 yang diimplementasikan melalui operasi pasar (OP) di Toko Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), dan intervensi di pasar becek.

Kedua kebijakan itu berhasil mendongkrak Kesejahteraan petani. Terbukti, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada 2015 meningkat dibandingkan 2014. NTUP 2015 mencapai 107,45, sedangkan 2014 hanya 106,05 dan pada September 2016 terpantau naik mencapai 109,76. "NTUP mengindikasikan kemampuan petani untuk membeli input produksi dan tingkat Kesejahteraan petani," kata Amran.

Kementan juga meluncurkan program Asuransi pertanian yang akan menjamin Kesejahteraan petani mana kala terjadi gagal panen akibat bencana. Pemerintah mensubsidi premi yang harus dibayar petani sebesar Rp 144 ribu per ha per musim tanam (MT) sehingga petani hanya membayar Rp 36 ribu per ha per MT. Sedangkan nilai klaim yang diterima petani sebesar Rp 6 juta per ha per MT.

Keberhasilan program pertanian saat ini, lanjut Mentan, telah mampu meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia dibanding negara lain. Dalam data The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan indeks Ketahanan Pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016, posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Pencapaian tersebut mengindikasikan perhatian besar yang diberikan pemerintah di sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani. "Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7)," kata Amran.

Impor dan Harga Pangan

Meski dari sisi produksi pangan menunjukkan prestasi yang luar biasa, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, impor pangan masih saja terjadi. Pada 2015, pemerintah merilis izin impor beras medium sebesar 1,5 juta ton yang pemasukkannya mulai akhir 2015 hingga awal 2016. Hingga saat ini, Jokowi-JK memang belum mengeluarkan lagi izin impor beras. Selain beras, impor Daging sapi dan Daging kerbau juga masih dilakukan. Bahkan impor Daging kerbau sepanjang 2016 tercatat hingga 80 ribu ton dari India.

Dalam catatan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang dikutip dari BPS, sepanjang Januari-Juni 2016, impor Gandum juga telah menembus 5,85 juta ton. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) bahkan memperkirakan impor Gandum Indonesia 2016 akan mencapai angka 8,10 juta ton. Dengan impor sebanyak itu, Indonesia merupakan importir Gandum terbesar nomor dua di dunia setelah Mesir yakni 11,50 juta ton. Hal ini patut dimaklumi karena Indonesia memang bukan produsen Gandum.

Hingga kini, harga sejumlah komoditas pangan juga masih relatif tinggi. Harga Daging sapi misalnya, hingga kini masih di atas Rp 100 ribu per kilogram (kg). Dalam satu minggu terakhir, harga cabai keriting dan cabai merah besar juga naik masing-masing 18,4% dan 21,5%. Harga cabai keriting pada 14 Oktober 2016 sebesar Rp 43.800 per kg dan cabai besar Rp 42.950 per kg, lebih tinggi dibanding harga acuan Rp 28.500 per kg. Pemerintah memang berjanji untuk segera menstabilisasi harga komoditas tersebut Harapannya, janji tersebut segera bisa terealisasi agar konsumen tidak terbebani.

Sumber: Investor Daily & Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

Kontak Informasi

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

  • Alamat Jl. Raya 9, Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
  • Telepon (0260) 520157
  • Fax (0260) 520158

Hak Cipta © 2015. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi